PERUNDANGAN BPR

Perundangan BPR

Pada bagian ini terdapat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR), baik ketentuan kelembagaan, kegiatan usaha, prinsip kehati-hatian dan lainnya.

KELEMBAGAAN & KEGIATAN USAHA BPR

  1. Bank Perkreditan Rakyat
  1. Transformasi Bank Kredit Desa yang Diberikan Status BPR
  • POJK no 10/POJK.03/2016 Pemenuhan Ketentuan BPR dan Transformasi Bank Kredit Desa yang Diberikan Status BPR [read/download]
  • SEOJK no 19/SEOJK.03/2016 Pemenuhan Ketentuan BPR dan Transformasi Bank Kredit Desa yang Diberikan Status BPR [read/download]
  1. Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti
  1. Sertifikasi Direktur dan Komisaris
  1. Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test)
  • POJK nomor 27/POJK.03/2016 Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan [read/download]
  • Penjelasan POJK nomor 27/POJK.03/2016 [read/download]
  • SE nomor 39/SEOJK.03/2016 Penilaian Kemampuan dan Kepatutan [read/download] [Lamp]
  1. Izin Pedagang Valuta Asing
  • SE nomor 9/38/DPBPR, 28 des 2007 Tata Cara Perizinan dan Pelaporan BPR dan BPRS yang Melakukan Kegiatan sebagai Pedagang Valuta Asing [ read/download ] dan lampiran [ read/download ]
  1. Pungutan oleh OJK
  • Peraturan Pemerintah no 11/2014 Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan [read/download]

PRINSIP KEHATI-HATIAN, KESEHATAN BANK & PEMERIKSAAN

  1. Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
  1. Tata Kelola BPR
  1. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum
  • POJK nomor 5/POJK.03/2015 Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat [ read/download ]
  • SE OJK no 8/SEOJK.03/2016 KPMM [read/download] [Lamp 1]  [Lamp 2]
  • POJK no 26/POJK.03/2015 KPMM Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan [read/download]
  1. Manajemen Risiko bagi BPR
  • POJK no 13/POJK.03/2015 Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR [read/download]
  • Format dan Tatacara Penyampaian Rencana Tindak dan Realisasi Rencana Tindak Penerapan Manajemen Risiko BPR – Surat Deputi Komisioner Pengawas Perbankan no S-45/PB.1/2016 [read/download]
  1. Batas Maksimum Pemberian Kredit
  1. Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan
  • PBI nomor 11/20/PBI/2009 Tindak Lanjut terhadap Bank Perkreditan Rakyat Dalam Pengawasan Khusus [ read/download ]
  • SE nomor 11/19/DKBU, 31 juli 2009 Ketentuan Pelaksanaan PBI no. 11/20/PBI/2009. [ read/download]
  • POJK nomor 19/POJK.03/2017 Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR/BPRS [read/download] Penjelasannya [read/download]
  • POJK nomor 43/POJK.03/2017 Tindak Lanjut Pelaksanaan Pengawasan Bank [read/download]
  • SE no 56/SEOJK.03/2017 Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR/BPRS [read/download]
  1. Kualitas Aktiva Produktif
  • PBI nomor 8/19/PBI/2006 Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif [ read/download ]
  • PBI nomor 13/26/PBI/2011 Perubahan atas PBI no  8/19/PBI/2006, tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif [ read/download]
  1. Pedoman Kebijakan Perkreditan
  • SE nomor 14/26/DKBU, 19 september 2012 Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan bagi Bank Perkreditan Rakyat [ read/download ]
  • Lampiran SE no 14/26/DKBU [ read/download ]
  • Ketentuan Pemohon Kredit harus memiliki NPWP [read/download]
  1. Pedoman Akuntansi BPR
  1. Laporan Bulanan
  • SE nomor 15/20/DKBU, 22 mei 2013 Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat [ read/download ]
  1. Transparansi Kondisi Keuangan
  • POJK  nomor 48/POJK.03/2017  Transparansi Kondisi Keuangan BPR [read/download]
  • SE OJK no 39/SEOJK.03/2017 Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi [read/download] [Lampiran]
  1. Sistem Informasi Debitur (SID-BI) – Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK-OJK)
  1. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank
  • SK Dir. No.30/12/KEP/DIR tanggal 30 April 1997 tentang Tatacara Penilaian Tingkat Kesehatan BPR [read/download]
  • Kodifikasi PBI Kelembagaan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank [read/download]
  1. Kewajiban Penyediaan Dana Pendidikan & Pelatihan
  • POJK no 47/POJK.03/2017 Penyediaan Dana Pendidikan dan Pelatihan untuk Pengembangan SDM BPR [read/download] penjelasannya [read/download]
  1. Rencana Bisnis
  • POJK no 37/POJK.03/2016 Rencana Bisnis BPR/BPRS [read/download]
  • POJK no 37/POJK.03/2016 Penjelasan Rencana Bisnis BPR/BPRS [read/download]
  • SEOJK no 52/SEOJK.03/2016 Rencana Bisnis BPR [ read/download ]
  • SEOJK no 52/SEOJK.03/2016 Rencana Bisnis BPR-Lampiran [read/download]
  1. Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi
  • POJK no 75/POJK.03/2016 Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi bagi BPR/BPRS [read/download]
  • SEOJK no 15/SEOJK.03/2017 Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi bagi BPR/BPRS [read/download] [Lamp I] [Lamp II]
  1. Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan KAP
  • POJK no 13/POJK.03/2017 Penggunaan Jasa AP dan KAP [read/download]
  • SEOJK no 36/SEOJK.03/2017 Tatacara Penggunaan Jasa AP dan KAP [read/download] [Lamp]
  1. Pemeriksaan Bank
  1. Perlakuan Khusus
  • POJK nomor 45/POJK.03/2017 Perlakuan Khusus Kredit pada Daerah Bencana [read/download]
  1. Keuangan Berkelanjutan

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME

       1.Undang-Undang

  • UU no 8/2010 ttg Pencegahan dan Pemberantasan TPPU [read/download]
  • UU no 9/2013 ttg Pencegahan dan Pemberantasan TP Pendanaan Terorisme [read/download]
  1. Peraturan Pemerintah
  • PP no 43/2015 ttg Pihak Pelapor  [read/download]
  • PP no 2/2016 ttg Tatacara Penyampaian Informasi dalam Pencegahan dan Pemberantasan TPPU [read/download]
  1. Peraturan dan Surat Edaran Otoritas Jasa keuangan
  • POJK no 12/POJK.01/2017 ttg Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan [read/download]
  • POJK no 12/POJK.01/2017 ttg APU & PPT di Sektor Jasa Keuangan – Penjelasan [read/download]
  • SE no 32/SEOJK.03/2017 ttg Penerapan APU & PPT di Sektor Perbankan [read/download]
  • SE no 32/SEOJK.03/2017 ttg Penerapan APU & PPT di Sektor Perbankan – Lampiran [SE OJK 32 – APU PPT Lampiran]
  1. Pedoman PPATK
  • Panduan singkat registrasi Pelaku Jasa Keuangan [read/download]
  • Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan TPPU bagi PJK [read/download]
  • Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan [read/download]
  • Pedoman Identifikasi TKM terkait Pendanaan Terorisme [read/download]
  • Pedoman Identidikasi Produk, Nasabah, Usaha dan Negara Berisiko Tinggi [read/download]
  • User Manual GRIPS [read/download]
  1. Peraturan Kepala PPATK
  • Perka No PER-09/1.02.2/PPATK/09/12 ttg Tatacara Penyampaian LTKM dan LTKT [read/download] [lamp 1] [lamp 2] [lamp 3]
  • Perka No PER-14/1.02/PPATK/11/14 ttg Pengenaan Sanksi Administratif atas Pelanggaran Kewajiban Pelaporan [read/download]
  • Perka No PER-02/1.02/PPATK/02/15 ttg Kategori Penguna Jasa Berpotensi Melakukan TPPU [read/download]
  1. Surat Edaran PPATK
  •  Surat No S-66/1.02.3/PPATK/03/15 ttg Penolakan Hubungan Usaha dg Orang/Korporasi yang terdaftar dalam TTOT [read/download]
  • Surat No SE-03/1.02/PPATK/05/15 ttg Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan [read/download]
  • Surat Edaran no 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Milik Orang atau Korposasi yang Identitasnya Tercantum dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris [read/donwload]

KETENTUAN LAINNYA

  1. Pajak Bunga Simpanan
  • Peraturan Pemerintah no 131/2000 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Tabungan dan Deposito [ read/download ]
  1.  Pengakuan Biaya
  • PMK no 81/PMK.03/2009 tanggal 22 April 2009 tentang Pembentukan atau Pemupukan Dana Cadangan yang Boleh Dikurangkan sebagai Biaya [ read/download ]
  • PMK no 219/PMK.011/2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 81/PMK.03/2009 tentang Pembentukan atau Pemupukan Dana Cadangan yang Boleh Dikurangkan sebagai Biaya [ read/download ]
  • PMK no 02/PMK.03/2010 tentang Biaya promosi yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto [read/download]
  • PMK no 105/PMK.03/2009 tentang Piutang yang Nyata-nyata Tidak Dapat Ditagih [read/download]
  1. Penjaminan Simpanan
  • Peraturan LPS no 2/2014 ttg Perubahan atas PLPS no 2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan [read/download]
  • Panduan Tatacara Perhitungan Premi [read/download]
  • Format Laporan Keuangan Tahunan [read/download]
  1. Pajak Penghasilan
  • Peraturan Menteri Keuangan no 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian PTKP  [read/download]

      5. Ketenagakerjaan

     6. Undang-undang Perseroan Terbatas

  • Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 [read/download]

     7. Undang-undang Jaminan Sosial (BPJS)